VIVAnews -
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merespons laporan Ketua Umum Ketua
Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Sulistyo mengenai
maraknya tenaga pendidik di berbagai daerah yang menjadi korban politik
pasca penyelenggaraan pilkada. Ke depan, hal itu tidak boleh terjadi
lagi di daerah mana pun.
"Pemimpin-pemimpin yang ikut Pilkada, jangan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya. Tidak boleh membawa guru di arena politik. Birokrat harus netral dan independen," kata Presiden SBY dalam acara puncak peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun PGRI ke-67 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Selasa 4 Desember 2012.
SBY mengatakan para guru dan dosen memiliki hak politik masing-masing dan tidak boleh diintervensi. "Jangan campuradukkan orang per orang menyangkut negara, pemerintah dan profesi yang harus bebas dari kepentingan politik praktis," ujarnya.
SBY pun menuturkan Mendagri telah membuat aturan berpolitik bagi para tenaga pendidik. "Agar guru jangan bingung dan terombang-ambing, kemudian menjadi korban atas Pilkada di negeri ini," tuturnya.
Sebelumnya, selain meminta agar Presiden SBY memperhatikan kesejahteraan para guru di Indonesia, Ketua UmumPB PGRI Sulistyo juga melaporkan bahwa masih banyak guru yang terkena dampak politik pasca Pilkada di sejumlah daerah.
"Karena itu banyak yang merasa tertekan. Pemerintah semoga berpijak pada kepentingan guru," ujarnya. (umi)
1 komentar:
saya sangat setuju apabila guru jangan bawa guru ke arena politik, bila perlu guru dan PNS nggak usah milih lah seperti POLRI /AD biar aman.
saya alami sendiri. pada tahun 2010 tiba2 ada SK mutasi ke salah satu sekolah yg terpencil, eh selang dua bulan tiba2 datang lagi SK mutasi kembali ke sekolah asal kan lucu pak ???????????
Posting Komentar